Assalamualaikum Wr, Wb...
Nama : Putri Nabila Fachrennisa
NIM / Kelas : 11210541000078 / 1B
Mata Kuliah : Pancasila
Dosen Pengampu : Drs. Study Rizal, LK, MA
Prodi : Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PEMKOT Jakarta Barat Akan Vaksin 5.000 PKMS mulai September
Sumber : https://www.antaranews.com/berita/2341434/pemkot-jakarta-barat-akan-vaksin-5000-pmks-mulai-september
Pewarta: Walda Marison | Editor: Ganet Dirgantara
Antaranews.com | Sabtu, 21 Agustus 2021 07:53 WIB
Bismillahirrahmannirrahiim...
Pada pertemuan minggu ketiga di blog, Saya akan menyampaikan tanggapan serta masukan terkait pemberitaan online yang menjadi topik pembahasan masalah Kesejahteraan Sosial. Berikut adalah tanggapan serta masukan pemberitaan online bahasan tentang Vaksinasi COVID-19 kepada PMKS yang telah saya tuangkan dalam tulisan di bawah ini.
"PMKS ini banyak yang belum menerima vaksin dosis satu dari pemerintah pusat."
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat akan menggelar vaksinasi massal menyasar 5.000 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada September 2021.
Virus COVID-19 ini mulanya merebak pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China kemudian berubah statusnya menjadi sebuah penyakit pandemik. Artinya, virus ini merupakan sebuah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan manusia dan telah menyebar ke berbagai wilayah penjuru dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Terhitung sudah hampir memasuki dua tahun sejak masuknya virus Corona di Indonesia.
Di awal tahun 2021, Presiden RI, Jokowi, meluncurkan gerakan vaksinasi COVID-19 secara massal, yang mana pada saat itu juga presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin COVID-19 dan disiarkan secara live televisi.
Saat ini yang menjadi fokus utama pemerintah adalah pemberian vaksinasi COVID-19 yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh daerah, termasuk juga PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Hal ini diupayakan pemerintah supaya warga negara Indonesia mencapai level herd imunity yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh WHO.
"Alasan digelarnya program tersebut agar penyebaran vaksin bisa lebih maksimal ke seluruh warga, terutama PMKS", kata Tamo, di Jakarta, Sabtu.
Pada peristiwa ini saya sebagai netizen dan juga seorang mahasiswi Kesejahteraan Sosial menanggapi atas pemberitaan tersebut turut senang dan mendukung jalannya program yang telah dicanangkan pemerintah kota Jakarta Barat. Karena akhirnya, peran pemerintah sebagai fasilitator kesejahteraan sosial masyarakat, dalam hal ini pemenuhan kesehatan dapat terealisasi.
Tidak hanya bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial saja yang berperan dalam mengatasi permasalahan sosial tetapi disiplin ilmu lain juga menyumbangkan perannya untuk bersama-sama bersinergi mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Pada pemberitaan ini disiplin ilmu yang memiliki peran yaitu antara disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Kesehatan.
Namun, menurut saya sebelum menyuntikkan vaksin kepada PMKS ada baiknya pemkot Jakarta Barat mengadakan sebuah penyuluhan sosial dan jika diperlukan Pemkot Jakarta Barat dapat mengajak kerja sama dengan komunitas pengembang masyarakat. Topik yang diangkat dalam penyuluhan ini tentu saja terkait informasi vaksin COVID-19.
Mengapa harus dilakukan penyuluhan terlebih dahulu? Hal ini dikarenakan orang-orang yang menyandang status PMKS biasanya adalah orang-orang yang minim informasi, tidak mencari tahu atau bisa jadi tidak mengetahui adanya program vaksin, serta rawan menerima berita hoax juga. Dengan dilakukannya penyuluhan ini diharapkan mereka (PMKS) akan mau dan tidak takut untuk mengikuti program vaksinasi COVID dari pemerintah.
Nantinya setelah mereka mendapatkan vaksin, para PMKS ini akan menerima bantuan sosial berupa paket sembako
Kasatpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat, juga mengatakan bahwa nantinya Satpol PP akan mendata identitas PMKS dari wilayahnya masing-masing, dan program vaksinasi massal itu akan diselenggarakan di kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Komentar
Posting Komentar